Soal UN PKN dan Pembahasan Kelas IX SMP TA 2015/2016

1. Kebijakan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh ...

B. Daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sum¬ber dayanya

 Karena dengan dilaksanakanya otonomi daerah daerah dapat mengemangkan wilayahnya dan membuat daerah berfikir untuk lebih kreatif dalam usaha mensejahtrakan rakyatnya.

2. Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah ...

C. Undang-Undang RI no. 32 tahun 2004 

 Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

3. Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah ...

D. UU No. 33 tahun 2004

 Karena pada buku BSE Pkn kelas 9 pada halaman 39 menjelaskan bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

4. Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah ...

A. Propinsi 

pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah di tingkat pusat dan/atau pejabat pemerintah di daerah propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

5. Komponen-komponen pemerintah pusat adalah ...

C. Presiden,dan para menteri 

 perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari itu :

 Presiden 

 para menteri.

6. Penyerahan wewenang oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan ...

A. Desentralisasi 

 desentralisasi adalah transfer (perpindahan) kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi publik. Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat ke pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta. 

7. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dinamakan...

B. Dekonsentrasi

 dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenangdari pemerintah pusat kepada Gubernursebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkatpusat di daerah.

8. Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan RepublikIndonesia dinamakan ...

- Semuanya salah - 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut daerah otonom 

9. Perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah nondepartemen didaerah dinamakan ...

D. Instansi vertikal

 Instansi vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen di daerah. Sehingga jawabannya adalah pilihan D.

10. Pemerintah terendah dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia dinamakan ...

B. Desa 

Kesatuan terendah iyalah desa karena seperti yang kita ketahui susunan pemerintah yang terendah berada dalam khidupan kita iyalah desa dmana pemimpinnya ialah lurah ataupun kepala desa.

11. Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan jenis-jenis desentralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Sadu?

D. Desentralisasi hukum

 Ada beberapa disentralisasi yang dikemukakan oleh sadu antara lain sebagai berikut:

 desentralisasi politik 

 desentralisasi ekonomi atau pasa 

 desentralisasi administrasi 

12. Bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah, kecuali :

C. Sosial budaya

 politik, agama dan keuangan merupakan kewenangan pemerintah pusat. 

13. Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah ....

B. Bupati 

 Karena seperti yang kita ketahui setiap daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang dimana Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati.

14. Badan eksekutif di daerah kota adalah ...

C. Walikota

 Karena seperti yang kita ketahui setiap daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang dimana Kepala Daerah Kota disebut Walikota.

15. Badan legislatif di kabupaten adalah ...

D. DPRD II

 Badang legislatif ialah DPR untuk pusat DPRD untuk provinsi dan DPRD II untuk daerah kabupaten

16. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, meliputi, kecuali :

D. Fiskal

 Fiskal merupakan bidang yang merupaan wewqenng dari pemerintah pusat dan tidak dapat dlimpahkan didaerah!

17. Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah ...

A. Sejajar

 Kedudan DPRD di daerah sejajar seerti yang kita ketahui DPRD dan badang eksekulif daerah bkerja sama dalam membuat undang undang dan pula pertanggung jawabannya berada pada DPRD oleh badan eksekutif.

18. Kepala Daerah dan DPRD harus bekerjasama dalam menetapkan...

B. Peraturan daerah

 Kerena untuk menyusun peraturan daerah adalah kepala daerah beserta dengan DPRD

19. Jabatan kepala daerah dalam satu periodenya ...

b. 5 tahun

 Setiap 5 tahun diadakan pemilu untuk memilih kepala daerah sama halnya dengan Presiden dan Wakil Presiden yang menjabat selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan yang diatur pada pasal 7 UUD 1945.

20. Keuangan daerah yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan harus disetorkan ke pemerintahpusat sebesar ...

B. 20 %

Berdasarkan peraturan perolehan hak atas tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah.